10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - Twk Skd Cpns Hots (Update 2019) Part 24
soalcpnsdansekolah.blogspot.com - 10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 24, Soal CPNS Gratis.
Hallo selamat pagi sahabat , nah sesudah kemarin-kemarin mas Hakim telah banyak sekali membagikan file soal-soal CPNS, baik itu file soal SKD dan SKB atau bahkan dalam bentuk ebook CPNS ratusan lembar.
 |
| Soal TWK HOTS |
Nah kini mas Hakim akan membagikan soal-soal yang lansgung ada pada blog ini, semoga yang males buat ngeunduh file mampu eksklusif membaca dan mencar ilmu lewat blog ini ketika itu juga.
Nah untuk soal akan mas Hakim bagikan disetiap konten berjumlah 10 dan disertai pembahasannya pula. Bagi yang merasa berminat jangan lupa gabung di grup fb kami (LINK GRUP) dan juga ikuti kami ditwitter (LINK TWITTER), lalu yang terpenting BERLANGGANG BLOG (KLIK BERLANGGANG) ini juga yah.
Untuk soal TWK Hots silahkan baca dibawah ini
1. Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI adalah …
a. Monarki
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Republik
e. Monarki sewenang-wenang
Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI ialah Parlementer.
(C)
2. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang …
a. Memilih presiden dan wakil presiden
b. Menetapkan sebuah undang-undang
c. Membuat undang-undang dasar
d. Menetapkan GBHN
e. Melantik presiden dan wakil presiden
Pembahasan
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden.
(E)
3. Agar pembangunan mampu terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut ini syarat yang harus terpenuhi, kecuali …
a. Harus demokratis
b. Menghormati HAM
c. Meningkatkan kebutuhan manusia
d. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
e. Menciptakan taraf minimum keadilan sosial
Pembahasan
Agar pembangunan mampu terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu: demokratis, menghormati HAM, arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat, membuat taraf minimum keadilan sosial.
(C)
4. Apa yang dimaksud referendum…
a. Referendum yaitu aktivitas untuk meminta pendapat rakyat secara eksklusif yang menyatakan oke atau tidak oke terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
b. Referendum yaitu aktivitas untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan baiklah atau tidak oke untuk menyatakan perang.
c. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan oke atau tidak setuju untuk meminjam santunan ekonomi
d. Semua jawaban salah.
e. a) dan c) benar.
Pembahasan
Referendum yaitu kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan baiklah atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
(A)
5. Penugasan dari pemerintah kepada kawasan dan desa, dan dari kawasan ke desa untuk melakukan peran tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan merupakan bentuk pengaplikasian asas penyelenggaraan otonomi kawasan, adalah …
a. Asas Tugas Perbantuan
b. Asas Desentralisasi
c. Asas Dekonsentrasi
d. Asas Efisiensi
e. Asas Keterbukaan
Pembahasan
Asas peran pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kawasan dan desa, dan dari kawasan ke desa untuk melakukan peran tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
(A)
6. Peraturan perundang-seruan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia ialah….
a. Pancasila
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Ketetapan-ketetapan MPR
d. Supersemar
e. Undang-undang
Pembahasan
Peraturan perundang-ajakan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.
(B)
7. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam partisipasi konvensional adalah …
a. Demokrasi
b. Pengajuan petisi
c. Konfrontasi
d. Voting
e. Membayar pajak
Pembahasan
Bentuk Partisipasi Politik Konvensional antara lain: 1) dengan pertolongan bunyi (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan acara kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi.
(D)
8. Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas administrator merupakan demokrasi …
a. Parlementer
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Gabungan
Pembahasan
Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi Parlementer.
(A)
a. Monarki
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Republik
e. Monarki sewenang-wenang
Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950, pemerintahan RI ialah Parlementer.
(C)
2. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang …
a. Memilih presiden dan wakil presiden
b. Menetapkan sebuah undang-undang
c. Membuat undang-undang dasar
d. Menetapkan GBHN
e. Melantik presiden dan wakil presiden
Pembahasan
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden.
(E)
3. Agar pembangunan mampu terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut ini syarat yang harus terpenuhi, kecuali …
a. Harus demokratis
b. Menghormati HAM
c. Meningkatkan kebutuhan manusia
d. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
e. Menciptakan taraf minimum keadilan sosial
Pembahasan
Agar pembangunan mampu terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu: demokratis, menghormati HAM, arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat, membuat taraf minimum keadilan sosial.
(C)
4. Apa yang dimaksud referendum…
a. Referendum yaitu aktivitas untuk meminta pendapat rakyat secara eksklusif yang menyatakan oke atau tidak oke terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
b. Referendum yaitu aktivitas untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan baiklah atau tidak oke untuk menyatakan perang.
c. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan oke atau tidak setuju untuk meminjam santunan ekonomi
d. Semua jawaban salah.
e. a) dan c) benar.
Pembahasan
Referendum yaitu kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara pribadi yang menyatakan baiklah atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
(A)
5. Penugasan dari pemerintah kepada kawasan dan desa, dan dari kawasan ke desa untuk melakukan peran tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan merupakan bentuk pengaplikasian asas penyelenggaraan otonomi kawasan, adalah …
a. Asas Tugas Perbantuan
b. Asas Desentralisasi
c. Asas Dekonsentrasi
d. Asas Efisiensi
e. Asas Keterbukaan
Pembahasan
Asas peran pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kawasan dan desa, dan dari kawasan ke desa untuk melakukan peran tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
(A)
6. Peraturan perundang-seruan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia ialah….
a. Pancasila
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Ketetapan-ketetapan MPR
d. Supersemar
e. Undang-undang
Pembahasan
Peraturan perundang-ajakan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.
(B)
7. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam partisipasi konvensional adalah …
a. Demokrasi
b. Pengajuan petisi
c. Konfrontasi
d. Voting
e. Membayar pajak
Pembahasan
Bentuk Partisipasi Politik Konvensional antara lain: 1) dengan pertolongan bunyi (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan acara kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi.
(D)
8. Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas administrator merupakan demokrasi …
a. Parlementer
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Gabungan
Pembahasan
Demokrasi dimana kekuasaan legislative diatas eksekutif merupakan demokrasi Parlementer.
(A)
a. Kurang dominannya politik aliran
b. Landasan ekonomi social yang sudah cukup berpengaruh
c. Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik sebab terlalu dominannya politik pedoman
d. Konstituante berhasil dalam sidangnya mengganti UUDS
e. Presiden Dan TNI AD yang sangat senang dengan politik yang berjalan
b. Landasan ekonomi social yang sudah cukup berpengaruh
c. Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik sebab terlalu dominannya politik pedoman
d. Konstituante berhasil dalam sidangnya mengganti UUDS
e. Presiden Dan TNI AD yang sangat senang dengan politik yang berjalan
Pembahasan
Gagalnya demokrasi parlementer yang dijalankan pada tahun 1950-1959 disebabkan oleh Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran.
(C)
Gagalnya demokrasi parlementer yang dijalankan pada tahun 1950-1959 disebabkan oleh Konsekuensi terhadap pengelolaan konflik karena terlalu dominannya politik aliran.
(C)
10. Pangeran Antasari merupakan tokoh dalam peperangan …
a. Banjar
b. Puputan
c. Paderi
d. Diponegoro
e. Aceh
b. Puputan
c. Paderi
d. Diponegoro
e. Aceh
Pembahasan
Pangeran Antasari → Banjar
(A)
Nah itulah 10 soal TWK CPNS HOTS, nanti mas Hakim akan membagikan soal-soal lainnya tentunya di part selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu share, like dan komentar supaya blog mas Hakim ini terus berkembang, mari buat blog ini senantiasa bermanfaat.
