10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - Twk Skd Cpns Hots (Update 2019) Part 30
soalcpnsdansekolah.blogspot.com - 10 Soal Latihan Tes Wawasan Kebangsaan - TWK SKD CPNS HOTS (Update 2019) Part 30, Soal CPNS Gratis.
Hallo selamat pagi sobat , nah sesudah kemarin-kemarin mas Hakim telah banyak sekali membagikan file soal-soal CPNS, baik itu file soal SKD dan SKB atau bahkan dalam bentuk ebook CPNS ratusan lembar.
 |
| Soal TWK HOTS |
Nah kini mas Hakim akan membagikan soal-soal yang lansgung ada pada blog ini, biar yang males buat ngeunduh file bisa eksklusif membaca dan mencar ilmu lewat blog ini saat itu juga.
Nah untuk soal akan mas Hakim bagikan disetiap konten berjumlah 10 dan disertai pembahasannya pula. Bagi yang merasa berminat jangan lupa gabung di grup fb kami (LINK GRUP) dan juga ikuti kami ditwitter (LINK TWITTER), kemudian yang terpenting BERLANGGANG BLOG (KLIK BERLANGGANG) ini juga yah.
Untuk soal TWK Hots silahkan baca dibawah ini
6. Pemilihan senat untuk mewakili negara bab di Amerika Serikat dilaksanakan setiap … tahun sekali.
Pembahasan
Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika menentukan ke 435 anggota dewan perwakilan rakyat AS dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun.
(E)
7. Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan duduk perkara terkait dengan perselisihan hasil pemilu yaitu …
1. Berikut ini merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan, kecuali …
a. Negara yang wargaNegaranya dekat bersatu.
b. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
c. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
d. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI
e. Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat
b. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
c. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
d. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI
e. Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat
Pembahasan
Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan.
(E)
Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan.
(E)
2. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini yaitu atas kehendak Tuhan disebut ….
a. Teori teokrasi
b. Teori kekuasaan
c. Teori perjanjian
d. Teori kedaulatan
e. Teori politik
b. Teori kekuasaan
c. Teori perjanjian
d. Teori kedaulatan
e. Teori politik
Pembahasan
Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan meme-gang peran utama.
(A)
Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan meme-gang peran utama.
(A)
3. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional yaitu ….
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
d. Melaksanakan ketertiban dunia
e. Memajukan kerjasama regional
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
d. Melaksanakan ketertiban dunia
e. Memajukan kerjasama regional
Pembahasan
Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melakukan ketertiban dunia.
(D)
Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melakukan ketertiban dunia.
(D)
4. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yakni vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan pola perbedaan vertikal adalah…
a. Suku
b. Ras
c. Jabatan
d. Bahasa
d. Adat-istiadat
b. Ras
c. Jabatan
d. Bahasa
d. Adat-istiadat
Pembahasan
Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)
5. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini ke-tunggal-ika-an yang dimaksud mampu pula berarti…Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)
a. Realitassosial
b. Cita-citakebangsaan
c. Jembatanemas
d. Merdeka
e. Berdaulat
b. Cita-citakebangsaan
c. Jembatanemas
d. Merdeka
e. Berdaulat
Pembahasan
Ke-tunggal-ika-an berarti sebuah cita – cita kebangsaan.
(B)
Ke-tunggal-ika-an berarti sebuah cita – cita kebangsaan.
(B)
6. Pemilihan senat untuk mewakili negara bab di Amerika Serikat dilaksanakan setiap … tahun sekali.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
Pembahasan
Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika menentukan ke 435 anggota dewan perwakilan rakyat AS dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun.
(E)
7. Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan duduk perkara terkait dengan perselisihan hasil pemilu yaitu …
a. Komisi Yudisial
b. Presiden
c. dewan perwakilan rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
b. Presiden
c. dewan perwakilan rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
Pembahasan
Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Hal ini menurut ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan bunyi pemilihan kepala kawasan dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling usang 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) aksara e(“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat akhir untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
(E)
Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Hal ini menurut ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan bunyi pemilihan kepala kawasan dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling usang 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) aksara e(“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat akhir untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
(E)
8. Di negara Perancis, senat merupakan perwakilan dari teritori, tempat, dan wilayah administratif dengan kala jabatan … tahun.
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
Pembahasan
Hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk abad jabatan 9 tahun. Setelah abad ini, kurun jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun, sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam demografi Perancis. Saat ini para Senator Perancis dipilih sepertiganya setiap tiga tahun, namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap tiga tahun.
(E)
9. Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga administrator (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melaksanakan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan …
Hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk abad jabatan 9 tahun. Setelah abad ini, kurun jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun, sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam demografi Perancis. Saat ini para Senator Perancis dipilih sepertiganya setiap tiga tahun, namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap tiga tahun.
(E)
9. Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga administrator (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melaksanakan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan …
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Referendum
d. Parlementer
e. Presidensial
b. Aristokrasi
c. Referendum
d. Parlementer
e. Presidensial
Pembahasan
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada badan legislatif atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar aturan dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala direktur, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini ialah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan fatwa Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ).
(E)
10. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri aturan pidana yakni …
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada badan legislatif atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar aturan dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala direktur, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini ialah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan fatwa Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ).
(E)
10. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri aturan pidana yakni …
a. Korban sebagai penggugat
b. Tersangka sebagai tergugat
c. Mengatur problem keluarga
d. Proses pengadilan sesudah ada laporan pihak korban
e. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
b. Tersangka sebagai tergugat
c. Mengatur problem keluarga
d. Proses pengadilan sesudah ada laporan pihak korban
e. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
Pembahasan
Ciri-ciri hukum pidana antara lain:
Ciri-ciri hukum pidana antara lain:
- Mengatur kekerabatan antar anggota masyarakat dengan negara.
- Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan.
- Meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan.
- Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) dan akan menjadi saksi.
- Penggugat yakni penuntut umum.
Bagi yang mencari file soal-soal bentuk PDF mampu kesini (Ebook Gratis) mitra.
Nah itulah 10 soal TWK CPNS HOTS, nanti mas Hakim akan membagikan soal-soal lainnya tentunya di part selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu share, like dan komentar biar blog mas Hakim ini terus berkembang, mari buat blog ini senantiasa bermanfaat.
